dialog interaktif

Jakarta, polkam.go.id, 21/10/2013. Deputi Menko Polhukam Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Mayjen TNI Judy Harianto, selaku Ketua Desk Papua Kemenko Polhukam bersama dengan Pemerhati masalah Papua dari CSIS, Dr. Vidyandrika Perkasa, dan Dirjen Kesbangpol Kemendagri, Tanri Bali Lamo,  Senin pagi (21/10) mengadakan dialog interaktif tentang Pengelolaan Masalah Politik, Hukum dan Keamanan Papua, di Jakarta. Dialog interaktif yang pandu oleh Dede Riani disiarkan secara langsung oleh Kantor Berita Radio (KBR) 68 H melalui gelombang 89,2 FM, pada pukul 9.00 Wib. sampai pukul 10.00 Wib melalui program Reformasi Hukum dan HAM.

Dialog interaktif tersebut mendapat tanggapan yang cukup aktif dari para pendengar setia KBR 68 H di berbagai daerah. Berbagai pertanyaan yang disampaikan secara langsung melalui telepon maupun sms antara lain berkisar tentang masalah situasi di Papua, pelaksanaan Otsus, dan kebijakan pemerintah. Inti dari dialog tersebut adalah bahwa pengelolaan masalah politik, hukum dan keamanan di Papua bukan merupakan tanggung jawab pemerintaah pusat semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah Papua, DPRD, MRP dan segenap masyarakat Papua. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang lebih kongkrit dan terpadu dari berbagai unsur pemerintah daerah dan komponen masyarakat yang ada di Papua dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Judy Hariianto menjelaskan bahwa pemerintah pusat sudah berbuat banyak untuk memajukan Papua, antara lain melalui peningkatan dana Otsus setiap tahun, namun hasil pembanagunan di Papua belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat Papua. Oleh karena itu, sambung Judy, pemerintah pusat akan terus melakukan pengelolaan pembangunan di Papua dan Papua Barat melalui Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Judy Harianto menilai keberhasilan pembangunan di Papua tentunya sangat ditentukan oleh masyarakat Papua sendiri bukan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, publikasi masalah keberhasilan pembangunan di Papua selama ini dinilai masih sangat minim, sehingga perlu lebih ditingkatkan agar pemberitaan masalan Papua lebih berimbang.

 sumber : http://ppid.polkam.go.id/informasi-publik/dialog-interaktif-tentang-pengelolaan-masalah-polhukam-di-papua/